Berebut Kursi RI-2: Peluang dan Rasionalitas

IMG-20261116-WA0006

*Oleh: Yakub F. Ismail*

Posisi lowong kursi Wakil Presiden (Wapres RI) setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026, membuka babak baru dalam konfigurasi politik nasional.

Perebutan kursi RI-2 belakangan berlangsung cukup rumit lantaran ini bukan sekadar jabatan pendamping presiden, melainkan posisi strategis yang dapat menentukan keseimbangan kekuasaan, soliditas koalisi, hingga peta pertarungan politik menuju Pemilu 2029.

Sejumlah nama mulai menghiasi bursa pencalonan dan memenuhi ruang diperbincangkan masyarakat hingga elite.

Deretan figur yang dibahas itu mulai dari elite partai politik, tokoh parlemen, hingga kalangan profesional yang memiliki rekam jejak pemerintahan.

Namun demikian, di antara nama-nama tersebut, terdapat dua figur yan tampak lebih menonjol. Keduanya tak lain Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani.

Kedua figur menjadi pusat pembahasan dikarenakan memiliki modal politik, pengalaman, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Meski demikian, jika pengisian kursi Wapres hendak dibaca sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan sekaligus mempersiapkan kemenangan politik Prabowo pada 2029, maka rasionalitas pilihan jatuh pada Puan Maharani. Ini bukan tanpa pertimbangan.

Sebab, persoalannya bukan semata siapa paling dekat dengan Presiden atau yang paling merangkul berbagai elemen, melainkan siapa yang mampu memperluas jejaring kekuatan politik nasional.

*Lima Figur dan Peta Persaingan*

Dilihat dari peta popularitas dan probabilitas, ruang bagi konfigurasi baru kepemimpinan nasional memang berlangsung cukup terbuka dan dinamis untuk saat ini.

Dalam situasi ini, setidaknya terdapat lima figur yang layak diperhitungkan dalam bursa calon Wakil Presiden, yakni Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, dan Zulkifli Hasan.

Kelimanya memiliki modal politik sosial, dan ekonomi yang berbeda, tetapi sama-sama mempunyai relevansi dalam menjaga kesinambungan pemerintahan Prabowo.

Puan Maharani memiliki keunggulan sebagai Ketua DPR RI sekaligus representasi penting PDIP. Pengalaman legislatif dan jejaring politiknya menjadikannya figur yang berpotensi memperluas dukungan pemerintahan.

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus elite Gerindra, memiliki kedekatan politik dengan Prabowo, pengalaman mengelola komunikasi lintas partai, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika parlemen.

Berikutnya, AHY memiliki modal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus representasi generasi kepemimpinan muda. Posisi Demokrat dalam pemerintahan memberikan nilai tambah bagi konsolidasi koalisi.

Bahlil juga patut diperhitungkan melalui pengalamannya sebagai Ketua Umum Golkar dan sejumlah jabatan strategis yang pernah diduduki sekaligus merepresentasikan kekuatan partai besar dengan jaringan politik dan pengalaman ekonomi pemerintahan.

Sementara itu, ada sosok Zulkifli Hasan atau Zulhas yang menawarkan alternatif lain yang tak kalah potensial.

Namun, kelima nama tersebut tidak memiliki bobot strategis yang sama. Jika pertimbangannya adalah konsolidasi kekuasaan, efektivitas pemerintahan, dan kepentingan elektoral 2029, persaingan sesungguhnya berpotensi mengerucut kepada Puan dan Dasco.

Keduanya bukan hanya memiliki kapasitas kelembagaan, tetapi juga berada pada simpul penting yang menentukan arah hubungan antarkekuatan politik nasional.

*Dasco atau Puan, Siapa Lebih Realistis?*

Setelah dilakukan pengerucutan, maka tersisa Dasco dan Puan yang terbilang cukup memenuhi berbagai kriteria untuk diangkat menjadi Wapres.

Belakangan, media sosial ramai menyuarakan Dasco sebagai figur ideal untuk mendampingi Prabowo.

Dorongan tersebut tidak mengherankan. Pasalnya, Dasco dikenal memiliki kedekatan politik dengan Presiden, kemampuan komunikasi lintas partai, serta peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan pemerintah dan parlemen.

Dari perspektif kesinambungan pemerintahan, memang diakui bahwa Dasco memiliki modalitas yang cukup kuat.

Namun, jika penentuan Wakil Presiden dilihat dalam kerangka kepentingan politik yang lebih luas, maka seharusnya Puan Maharani justru yang menawarkan keuntungan strategis.

Persoalannya terletak pada kebutuhan memperluas basis dukungan politik Prabowo itu sendiri, bukan untuk kepentingan jangka pendek saat ini.

Dasco dan Prabowo sama-sama berasal dari Gerindra. Apabila Dasco diangkat menjadi Wakil Presiden, konfigurasi kekuasaan memang akan semakin terkonsolidasi di internal Gerindra, tetapi tidak otomatis menghadirkan amunisi tambahan untuk kekuatan politik baru.

Bahkan, posisi Wapres berpotensi menjadi perpanjangan representasi partai yang sama dengan Presiden.

Hal ini secara elektoral, kurang memberikan nilai tambah dalam memperluas jangkauan dukungan jika Dasco yang terpilih.

Berbeda dengan Puan. Sebagai Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati Soekarnoputri, Puan mempunyai posisi representatif yang strategis bagi PDIP.

Artinya, bila pilihan politik tersebut mendapatkan persetujuan dan dukungan resmi dari Megawati serta struktur partai, kehadirannya berpotensi menjadi jembatan rekonsiliasi sekaligus konsolidasi hubungan Prabowo dengan PDIP.

Ini juga bermakna bukan hanya menghadirkan seorang wapres, melainkan membuka peluang masuknya kekuatan politik besar ke dalam barisan pendukung pemerintahan.

Di sinilah letak keunggulan Puan dibanding Dasco ataupun figur yang lain. Jika Prabowo memiliki keinginan untuk kembali maju pada 2029, memperluas koalisi dan membangun kesepahaman dengan PDIP merupakan investasi politik yang sangat berharga.

Dukungan PDIP tentu tidak otomatis mengikuti pencalonan Puan, tetapi peluang membangun kesepakatan politik akan jauh lebih terbuka.

Dengan demikian, meskipun Dasco sejatinya lebih menonjol dalam kedekatan personal dengan Prabowo sekaligus penerimaan di kalangan elite, Puan lebih realistis sebagai pilihan strategis untuk memperluas kekuatan, menjaga keseimbangan, dan menyatukan konfigurasi politik menuju 2029.

*Penulis adalah founder Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)*